Bupati Trenggalek Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Dukung UMKM

Bupati Arifin menyampaikan bahwa KKPD ini diharapkan dapat memperluas inklusi ekonomi. Sebelumnya, UMKM dengan modal terbatas seringkali enggan menerima pesanan dari pemerintah karena proses pembayaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung.

24 Nov 2023 - 21:37
Bupati Trenggalek Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Dukung UMKM
Pengguntingan pita tandai launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Trenggalek, (afederasi.com)  - Sebagai langkah inovatif untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, bersama Bank Jatim telah meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta sistem e-Retribusi pasar elektronik pada hari Jumat (24/11/2023).

Dalam keterangannya, Bupati Arifin menyampaikan bahwa KKPD ini diharapkan dapat memperluas inklusi ekonomi. Sebelumnya, UMKM dengan modal terbatas seringkali enggan menerima pesanan dari pemerintah karena proses pembayaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung.

"Dengan KKPD ini, kami berharap dapat sangat membantu UMKM yang memiliki keterbatasan modal. Biasanya, ada jeda waktu antara pelaksanaan kegiatan dan pembayaran yang mengakibatkan UMKM enggan menerima pesanan. Dengan KKPD, UMKM dapat menerima pesanan secara langsung," ungkap Bupati Arifin.

Salah satu keunggulan dari KKPD ini adalah memungkinkan UMKM dengan modal terbatas tetap dapat menerima pesanan dari pemerintah. Proses pembayaran tidak lagi terkendala oleh pencairan anggaran, melainkan akan dilakukan melalui kartu kredit Bank Jatim.

"Bupati menegaskan bahwa jika ada transaksi, pembayaran dapat dilakukan secara instan. Pembayaran kepada UMKM tidak lagi menunggu pencairan anggaran, melainkan akan dilakukan melalui Bank Jatim. Dengan demikian, UMKM akan segera menerima pembayaran atas pesanan yang mereka kerjakan," tambahnya.

Bupati Arifin juga menegaskan bahwa proses pembayaran kepada Bank Jatim akan dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, menjelaskan bahwa saat membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terdapat proses yang memerlukan waktu tertentu.

Inisiatif ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi UMKM dengan modal terbatas untuk lebih terlibat dalam pemesanan dari pemerintah, meningkatkan daya beli mereka, dan memperluas jangkauan ekonomi di wilayah Trenggalek. (pb/dn)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow