Ade Armando Kembali Memicu Kontroversi dengan Komentar Politik Dinasti di Yogyakarta

Jakarta, (afederasi.com) - Akademisi dan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, kembali menjadi sorotan publik setelah menyuarakan pandangannya mengenai politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ade Armando, yang pernah menjadi korban pemukulan saat aksi demo pada April 2022, kini menghadapi kecaman atas pernyataannya yang dianggap kontroversial.

Sejak tahun 2017, Ade Armando telah beberapa kali terlibat dalam kasus hukum terkait unggahan kontroversial di media sosialnya. Dalam salah satu postingan di akun Facebook pada 2017 seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, ia pernah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena menulis, "Allah kan bukan kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop, Blues."

Pada tahun 2018, Ade Armando kembali menjadi sorotan setelah membuat cuitan kontroversial mengenai 'azan tak suci', yang membuatnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kritik dan perdebatan terus mengiringi langkah kontroversialnya, termasuk unggahan foto pentolan FPI, Rizieq Shihab, bersama sejumlah ulama memakai topi Santa Klaus pada tahun yang sama.

Baru-baru ini, Ade Armando kembali menciptakan kontroversi setelah mengomentari politik dinasti di Yogyakarta. Dalam video di media sosial yang telah dihapus, ia menyatakan bahwa para mahasiswa di Yogyakarta harus melawan Yogyakarta sendiri, menyinggung sistem dinasti dalam menentukan gubernur tanpa melalui pemilihan umum. Pernyataannya ini mendapat reaksi negatif dari berbagai pihak, termasuk Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sultan HB X menegaskan bahwa keistimewaan DIY, termasuk dalam urusan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, dilindungi oleh konstitusi. "Keistimewaan DIY telah diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah," kata Sultan, merespons komentar Ade Armando.

Menghadapi gelombang kritik, Ade Armando kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui unggahan video di platform TikTok. Dalam video tersebut, ia menjelaskan bahwa pandangannya mengenai politik dinasti di Yogyakarta adalah opini pribadi dan bukan representasi dari PSI. Meskipun telah meminta maaf, banyak pihak menilai pernyataannya telah menimbulkan kegaduhan dan ketersinggungan, termasuk dari pihak DPP PSI yang menyayangkan pernyataan kontroversial dari salah satu kader mereka.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyampaikan bahwa partai sedang membahas sanksi untuk Ade Armando, sementara Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI, telah memberikan teguran keras terhadap pernyataannya. "Bang Ade menekankan bahwa pendapat yang dilontarkannya adalah opini pribadi, bukan opini PSI. Tidak ada koordinasi sama sekali, dan kami pun kaget dengan pernyataan beliau," ujar Grace.(mg-3/jae)