Raja Dolomit Nusantara Bongkar Mafia Tambang Ilegal yang Kuasai Pasar Nasional

Situbondo, (afederasi.com) – Dolomit, batuan karbonat yang menjadi komoditas penting sektor pertanian, ternyata menyimpan potensi ekonomi raksasa di Indonesia. Namun, alih-alih dikelola secara legal dan memberi manfaat besar bagi negara, justru pasokan dolomit nasional selama ini dikendalikan tambang ilegal. Fakta inilah yang memantik kritik keras dari pengusaha tambang asal Situbondo, KHR Khalilur Ahmad Syahlawi, yang dijuluki Raja Dolomit Nusantara.

Menurut Khalilur, praktik ilegal ini telah berlangsung bertahun-tahun tanpa pengawasan serius. Ia bahkan menyebut terdapat 12 pabrik dolomit besar yang berdiri kokoh, namun tidak memiliki tambang sendiri. Seluruh pasokan bahan baku mereka justru berasal dari tambang ilegal.

“Mayoritas dolomit untuk kebutuhan pertanian nasional berasal dari Gresik dan Lamongan. Ironisnya, yang masuk ke sawah dan kebun sawit justru berasal dari tambang ilegal,” tegasnya saat memberikan keterangan pers di Situbondo, Rabu (27/08/2025).

Khalilur menuding keras Kementerian Pertanian hingga pelaku industri yang dianggap menutup mata terhadap praktik tersebut. Ia mengaku sempat dibuat heran ketika mendapati potensi tambang dolomit di konsesinya di Gresik yang mencapai ratusan juta ton, dengan kedalaman hingga 50 meter.

Dengan biaya produksi hanya sekitar Rp250.000 per ton dan harga pasar menembus Rp600.000, margin bersih dolomit bisa mencapai Rp350.000 per ton. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan keuntungan dari batubara berkalori rendah yang hanya Rp50.000–Rp100.000 per ton.

“Saya baru sadar, margin dolomit lebih besar dari batubara. Padahal banyak konglomerat kaya raya dari batubara berkalori rendah,” sindirnya.

Saat ini, Khalilur menguasai 17 blok tambang di Kabupaten Gresik. Sebagian besar masih dalam proses peningkatan izin dari eksplorasi menjadi izin operasi produksi (IUP OP). Ia menegaskan siap membangun pabrik dolomit berskala nasional secara legal, menyuplai kebutuhan pertanian dan perkebunan, sekaligus membuka ribuan lapangan kerja resmi.

Lebih jauh, ia menilai lemahnya pengawasan pemerintah terhadap izin tambang membuat mafia dolomit leluasa menguasai pasar. Kerugian pun ditanggung negara, mulai dari hilangnya potensi pajak dan retribusi hingga ancaman kerusakan lingkungan.

Khalilur mendesak aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK segera turun tangan menertibkan rantai pasok dolomit ilegal yang menurutnya telah berlangsung sistemik.

“Jika negara ingin dolomit legal, datanglah ke saya. Bukan ke tambang ilegal yang menyaru seolah sah. Salam keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (mus/dn)