Perkimtan Pacitan Genjot Program Permukiman 2025, Ratusan Rumah Direhab

Pacitan, (afederasi.com) – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Pacitan sepanjang 2025 terus memperkuat program peningkatan kualitas hunian dan lingkungan permukiman.

Sejumlah capaian positif dicatatkan, khususnya pada perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) serta penataan kawasan kumuh di berbagai wilayah.

Tahun ini, Pacitan menerima alokasi 539 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Bantuan tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni. Setiap unit memperoleh dukungan senilai Rp20 juta untuk rehabilitasi agar bangunan menjadi lebih layak, aman, dan sehat.

Kepala Dinas Perkimtan Pacitan, Heru Tunggul Widodo, menyampaikan bahwa program BSPS menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami memastikan program ini berjalan tepat sasaran. Harapannya, keluarga penerima dapat merasakan hunian yang lebih aman dan sehat. Peningkatan kualitas rumah menjadi salah satu prioritas kami tahun ini,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Selain rehabilitasi rumah, penataan kawasan kumuh juga menunjukkan progres signifikan.

Berdasarkan data per 2025, luasan kawasan kumuh di Pacitan berhasil ditekan dari total 67 hektar menjadi hanya 13,66 hektar.

Penurunan tersebut dilakukan melalui penataan drainase, peningkatan jalan lingkungan, perbaikan sanitasi, serta penyediaan sarana pendukung kenyamanan warga.

Heru menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh menjadi program yang terus dipercepat.

“Lingkungan yang tertata akan berdampak langsung pada kesehatan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Kami terus mendorong penanganan kawasan kumuh melalui kolaborasi lintas pihak,” jelasnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Dinas Perkimtan menegaskan komitmennya menghadirkan permukiman yang layak, nyaman, dan berkelanjutan.

Pemerintah berharap capaian tahun 2025 dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Dengan fokus utama di wilayah pedesaan dan kawasan yang membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar. (feri)