Pemkab Lamongan Bakal Gelar Festival Difabel 9 Desember

Lamongan, (afederasi.com) - Pemerintah Kabupaten Lamongan terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas. Berbagai program telah disiapkan untuk memastikan para difabel dapat berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari lomba minat dan bakat hingga kompetisi olahraga seperti Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi (Peparpeprov).

Bentuk dukungan ini diwujudkan melalui sejumlah kegiatan, termasuk pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, pemberian bantuan keuangan, pengembangan bakat, serta akses pendidikan inklusif. Selain itu, Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (FP2HD) dibentuk sebagai wadah bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi mereka, dengan tujuan memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan menciptakan lingkungan yang inklusif.

Puncaknya, pada peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lamongan akan menggelar "Festival Difabel" di Pendopo Lokatantra pada 9 Desember 2025. Kegiatan ini dikemas melalui berbagai lomba, seperti menyanyi, melukis, ketangkasan, vlog, dan fashion show, yang bertujuan memberdayakan difabel serta menjaring, mengidentifikasi, dan mengasah keterampilan mereka.

"Melalui kegiatan ini, tujuan utamanya adalah memberdayakan difabel. Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus mendukung pemberdayaan difabel karena hak dan kontribusi masyarakat harus tetap diberikan. Keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang," tutur Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Farah Damayanti, saat ditemui di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Rabu (3/12/2025).

Salah satu inovasi program pemberdayaan disabilitas di Lamongan adalah "Disabilitas Mandiri Terlindungi" atau Tas Mantri, yang dijalankan oleh Puskesmas Turi Lamongan. Program ini meliputi layanan Home Care Service (HCS) sebanyak dua kali seminggu, pelatihan caregiver dua kali setahun, serta bantuan alat penunjang kesehatan seperti tensi meter, alat bantu mobilisasi, dan alat laboratorium sederhana untuk 15 orang per tahun, di antara layanan lainnya.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana penyandang disabilitas dapat berkembang tanpa batas. (yan)