Pemkab Gresik Teken MoU dengan KBRI Malaysia Lindungi Anak Pekerja Migran

Gresik, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik resmi menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Penandatanganan dilakukan antara Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kantor KBRI Kuala Lumpur, Selasa (14/10/2025).

Kesepakatan tersebut menjadi langkah nyata Pemkab Gresik dalam memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak pekerja migran Indonesia asal Gresik, terutama terkait identitas dan akses pendidikan.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan, inti dari kerja sama ini adalah memastikan anak-anak pekerja migran memiliki identitas hukum yang jelas.

“Anak-anak kita harus difasilitasi tentang asal usulnya. Jika salah satu orang tuanya warga Gresik, maka mereka berhak atas identitas yang lengkap. Tanpa dokumen, mereka bisa menjadi stateless, tidak bisa sekolah, bahkan tidak memperoleh jaminan kesehatan,” ujar Gus Yani sappan akrab Bupati.

Menurut Gus Yani identitas menjadi syarat utama bagi anak-anak untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan. Ia menekankan, tidak boleh ada anak yang kehilangan masa depan hanya karena kendala administratif.

“Orang tua mereka adalah pahlawan devisa. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberi perhatian penuh kepada anak-anak mereka,” tambah Gus Yani.

Gus Yani berharap, MoU ini menjadi awal dari perluasan program serupa hingga tingkat provinsi dan nasional. Ia menilai, perlindungan anak pekerja migran bukan sekadar urusan administrasi kependudukan, melainkan juga bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.

Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono menyambut baik langkah Pemkab Gresik tersebut. Menurutnya, inisiatif ini menjadi terobosan penting dari pemerintah daerah dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Apa yang dilakukan Bupati Gresik adalah pionir. Kita tidak ingin ada satu generasi yang tersingkirkan hanya karena mereka anak pekerja migran. MoU ini harus menjadi model bagi daerah lain,” tegas Hermono.

Hermono menjelaskan, di Malaysia saat ini terdapat puluhan sanggar belajar yang menampung anak-anak pekerja migran. Dari semula hanya tiga sanggar, kini berkembang menjadi 78 sanggar dengan lebih dari 2.600 murid berkat dukungan masyarakat, perusahaan, dan perguruan tinggi.(frd)