Pemangkasan Anggaran di Trenggalek: Fokus pada Prioritas, Perjalanan Dinas DPRD Ikut Disesuaikan

Trenggalek, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten Trenggalek tengah melakukan efisiensi anggaran guna mengoptimalkan penggunaan dana daerah sesuai skala prioritas.

Langkah ini merujuk pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), dengan tahap awal masih dalam proses pengumpulan data terkait sektor-sektor yang akan mengalami penyesuaian anggaran.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan bahwa mekanisme efisiensi anggaran ini bergantung pada kebijakan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, tetap mengacu pada arahan Mendagri yang menegaskan pentingnya fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan.

"Sebagian anggaran yang mengalami efisiensi akan dialihkan untuk mendukung sektor prioritas tersebut," ungkap Doding.

Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah pos anggaran yang menjadi sasaran pemangkasan mencakup perjalanan dinas, seminar, Alokasi Dana Desa (ADD), honorarium, jasa survei, serta berbagai belanja lainnya yang dianggap bisa dikurangi sesuai ketentuan.

Doding menegaskan bahwa efisiensi ini tidak hanya berlaku bagi OPD, tetapi juga untuk kegiatan di DPRD Trenggalek. Beberapa penyesuaian dilakukan, termasuk pada anggaran perjalanan dinas, bimbingan teknis (bimtek), dan konsumsi rapat.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa pemangkasan perjalanan dinas tidak bisa dilakukan sepenuhnya. Sebab, ada beberapa agenda yang tetap harus berjalan, seperti harmonisasi peraturan daerah (Perda) ke Surabaya.

"Misalnya untuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), meskipun anggaran perjalanan dinas dipangkas 50 persen, beberapa perjalanan tetap harus dilakukan agar penyusunan Perda tidak terhambat," jelasnya.

Meskipun efisiensi ini mendesak, Doding menegaskan bahwa dana hasil pemangkasan anggaran tidak bisa langsung digunakan sebelum adanya regulasi baru yang mengaturnya.

"Kami tetap mempertimbangkan output dan produktivitas dalam efisiensi ini. Namun, dana yang telah disisir tidak bisa digunakan sampai ada Perda baru yang mengaturnya," pungkasnya.(pb/dn)