Komisi IV DPRD Trenggalek Bahas Awal APBD 2026, Fokuskan Efisiensi dan Prioritas Anggaran Kesehatan

Trenggalek, (afederasi.com) – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra untuk membahas arah kebijakan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Rapat yang digelar di ruang Komisi IV pada Jumat (17/10/2025) ini dihadiri oleh Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soedomo, dan Rumah Sakit Panggul.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menjelaskan bahwa pembahasan kali ini difokuskan pada penyelarasan kebutuhan anggaran, meski rincian teknis atau breakdown dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) belum diterima.

“Rapat hari ini sifatnya masih pembahasan awal. Karena data dari Bakeuda belum masuk, RAPBD belum bisa dibahas secara detail. Nanti akan kami lanjutkan pada rapat kerja berikutnya,” ujar Sukarodin.

Namun demikian, dalam rapat tersebut Komisi IV tetap menyoroti sejumlah hal strategis, terutama terkait pengelolaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sektor kesehatan. Sukarodin menilai, target pendapatan RSUD dr. Soedomo sebesar Rp147 miliar pada tahun 2026 cukup berat untuk dicapai.

“Memang perlu dievaluasi kembali. Apakah target itu realistis atau perlu disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sukarodin menekankan pentingnya kejelasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing instansi. Ia meminta agar dalam rapat lanjutan nanti, seluruh OPD terkait membawa dokumen RKA lengkap untuk memastikan setiap anggaran yang diajukan benar-benar dibutuhkan dan tepat sasaran.

“Kita harus memastikan efisiensi penggunaan anggaran, apalagi saat ini dana transfer dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan sebesar Rp153 miliar. Jadi kita perlu mengetatkan ikat pinggang dan menentukan mana yang prioritas,” tegasnya.

Ia menambahkan, Komisi IV akan terus mendorong agar alokasi anggaran di sektor kesehatan tetap mendapat perhatian utama, meski harus melalui penyesuaian pada pos-pos lain.

“Kalau ada program yang bisa ditunda, tentu akan kita alihkan ke sektor yang lebih penting, khususnya pelayanan kesehatan masyarakat,” pungkas Sukarodin.(pb/dn)