Puncak Musim Hujan, BPBD Jombang Pasang Peringatan Dini

Jombang, (afederasi.com) – Menghadapi prediksi puncak Musim Penghujan 2026 yang lebih intensif, BPBD Kabupaten Jombang telah meningkatkan status kesiapsiagaan.

Berbagai langkah strategis dan konkret telah digelar untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Kesiapan ini disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Jombang, Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas, dalam wawancara eksklusif di kantornya pada Senin (1/12/2025). Wiku menegaskan komitmen kesiapan meski berharap bencana besar dapat dihindari.

“Kami berdoa semoga bencana alam seperti di Sumatra tidak terjadi di sini. Kabupaten Jombang memiliki potensi luapan sungai, longsor, dan angin puting beliung.

 Namun, jika terjadi, kami sudah siap dengan seluruh potensi yang ada: SDM, peralatan, serta dukungan penuh dari pimpinan daerah untuk penanganan bencana,” ujar Wiku.

Menindaklanjuti instruksi Bupati Jombang, BPBD telah mengirimkan surat edaran kesiapsiagaan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kecamatan untuk segera menyiapkan posko siaga di wilayah masing-masing.

“Tujuannya agar koordinasi saat tanggap darurat berjalan cepat. Jika terjadi bencana, posko kecamatan dapat segera berkoordinasi dengan BPBD untuk penyaluran bantuan dan evakuasi,” jelasnya.

Wiku menambahkan, sebagian besar wilayah Jombang berpotensi terdampak jika curah hujan tinggi, mulai dari Kecamatan Bandarkedungmulyo, Mojoagung, hingga wilayah utara dan selatan.

Tantangan utama adalah manajemen sungai yang sebagian besar berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). “Kendala seperti keterbatasan anggaran pemeliharaan dari BBWS berpengaruh.

Saat banjir, masyarakat langsung menuntut BPBD, padahal kewenangan pengelolaan sungai ada di instansi lain. Kami memiliki batasan untuk intervensi lintas kewenangan ini,” papar Wiku.

Meski demikian, ia menekankan bahwa BPBD Jombang akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Besar Wilayah Sungai untuk mempercepat respons dan penanganan darurat.

Langkah-Langkah Konkret dan Penanganan Khusus Longsor Wonosalam, untuk meminimalisir risiko, BPBD fokus pada lima pilar utama kesiapan:

1. Pemantauan dan Peringatan Dini: Mengaktifkan posko pantau 24 jam, meningkatkan koordinasi dengan BMKG, serta menambah dan mengkalibrasi sistem peringatan dini (early warning system) di titik rawan.

2. Penyiapan Infrastruktur dan Logistik: Melakukan pemangkasan pohon rawan tumbang, normalisasi sungai dan saluran air (gorong-gorong) di titik rawan banjir seperti Jombang Kota dan Mojowarno. Logistik darurat seperti perahu karet dan tenda telah dipersiapkan.

3. Pengerahan Personel dan Relawan: 300 relawan terlatih dari berbagai kecamatan telah disiagakan bersama seluruh personel BPBD. Gladi lapang akan digelar untuk mengasah respons tim.

4. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Menggencarkan kampanye “Jommang Siap Siaga Banjir” melalui media sosial dan pertemuan warga untuk edukasi kebersihan saluran air dan jalur evakuasi.

5. Koordinasi dengan Pemerintah Desa & Kecamatan: Membentuk task force siaga bencana di tingkat desa, menyusun rencana kontinjensi (contingency plan), dan memetakan titik kumpul evakuasi.

Khusus untuk ancaman longsor di Wonosalam, upaya yang telah dilakukan termasuk proses relokasi warga dari zona bahaya dan pemasangan alat Early Warning System (EWS) untuk deteksi dini pergerakan tanah.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk mengimbau warga menjauhi akses yang berpotensi longsor saat hujan deras. Kemitraan dengan masyarakat adalah kunci efektivitas pengurangan risiko bencana,” pungkas Wiku.

Dengan persiapan yang matang dan kolaborasi semua pihak, BPBD Jombang bertekad meminimalisir dampak bencana dan menjamin keselamatan warga saat Musim Penghujan 2026 tiba. (san)