Pengesahan Warga PSHT, Polres Tulungagung Kerahkan 2.049 Personel Gabungan untuk Jaga Kondusivitas

Tulungagung, (afederasi.com) – Menjelang prosesi sakral pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tahun 2025, Polres Tulungagung menggelar Rapat Gugus Tugas Penanganan Konflik Perguruan Silat sebagai langkah antisipatif guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, Selasa (24/6/2025), di Gedung Sarja Arya Racana Mapolres Tulungagung.

Kapolres Tulungagung, AKBP Muhammad Taat Resdi, memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor tersebut yang turut melibatkan berbagai elemen penting. Mulai dari instansi pemerintahan, perwakilan seluruh perguruan silat di Tulungagung, hingga jajaran kepolisian dari wilayah tetangga seperti Trenggalek, Kediri, dan Blitar.

"Pengesahan warga PSHT ini merupakan agenda besar yang menyedot perhatian publik. Karena itu, pengamanan harus disusun dengan matang dan terpadu," tegas AKBP Taat dalam arahannya.

Menurut data yang dihimpun, sekitar 1.450 warga baru akan disahkan. Namun, lonjakan massa diperkirakan mencapai lebih dari 10 ribu orang. Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sebanyak 2.049 personel gabungan diterjunkan, termasuk dua kompi Brimob, dua peleton anti-anarki, serta pasukan Dalmas Samapta dari Polda Jatim.

Pola pengamanan disiapkan secara menyeluruh, dengan menyebar personel ke sejumlah titik rawan. Titik utama berada di SMA Kauman, sebagai lokasi inti, sementara titik lain mencakup area kota, selatan, timur, dan utara Tulungagung.

"Kami juga melakukan penyekatan di perbatasan kabupaten untuk mengarahkan massa luar daerah agar tidak masuk ke Tulungagung. Kami mengimbau warga Trenggalek, Blitar, dan Kediri untuk mengikuti prosesi pengesahan di wilayah masing-masing demi menghindari penumpukan massa," tambahnya.

Sebagai langkah pengendalian, akses jalan dari Perempatan Ngeleduk hingga Simpang Empat Jetaan akan ditutup sementara. Kapolres menegaskan bahwa personel telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk potensi anarki.

Tak hanya itu, seluruh perguruan silat yang terlibat diminta menandatangani komitmen bersama. Intinya, mereka bertanggung jawab penuh atas perilaku anggotanya selama rangkaian acara.

"Jika ada pelanggaran hukum, maka pengurus perguruan akan dimintai pertanggungjawaban secara tegas. Kami tidak akan ragu menempuh jalur hukum," tegas Kapolres Taat.

Sebagai penutup, AKBP Taat mengajak seluruh pendekar dan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pencak silat sebagai warisan budaya bangsa.

"Mari kita tunjukkan bahwa pencak silat adalah jalan kedamaian. Jaga nama baik perguruan panjenengan, dan mari kita sukseskan agenda ini bersama dengan tertib dan bermartabat," pungkasnya.(dn)