Pelanggaran Netralitas TNI? Bawaslu Teliti Keterlibatan Mayor Teddy dalam Debat Capres

Jakarta, (afederasi.com) - Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Prabowo Subianto, mencuri perhatian publik pada Pilpres 2024. Pada debat perdana capres di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023), Teddy tidak hanya dikenal karena ketampanannya, melainkan juga karena keberaniannya mengenakan seragam kampanye Prabowo-Gibran.

"Tolong kalian jelaskan," cuit @UmarSyadarHsb_ _ di media sosial, mempertanyakan kehadiran Teddy yang masih berstatus prajurit TNI aktif mengenakan seragam kampanye. Publik pun memperbincangkan hal tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, membela Teddy, menjelaskan bahwa Teddy adalah ajudan yang melekat pada Menhan Prabowoi. "Ini Mayor Inf Teddy Indra Wijaya ajudan yang melekat pada Menhan. Artinya bahkan ia harus ikut berbaur. Makanya lulusan terbaik US Army Infantry School di Fort Benning, USA itu sering nampak memakai baju samaran. Alias mirip bosnya. Karena dia harus melekat dan melindungi," ungkap Fahri melalui akun X pribadinya seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Dari kubu tetangga, politisi PDIP, Aria Bima, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menegakkan aturan terkait keterlibatan ajudan di dalam area debat. Ia menekankan bahwa unsur TNI aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis, apalagi menjadi tim sukses salah satu pasangan calon di Pilpres 2024.

Bawaslu merespons keterlibatan Mayor Teddy dalam debat capres. Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan bahwa ada potensi dugaan pelanggaran netralitas TNI dalam kemunculan ajudan pribadi Prabowo pada debat perdana. Bawaslu akan melakukan penelusuran potensi dugaan pelanggaran sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Mabes TNI turut memberikan klarifikasi terkait viralnya Mayor Teddy yang menggunakan seragam paslon Pilpres 2024 nomor urut 2. Kapuspen TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono, menyatakan bahwa kehadiran Teddy dalam debat perdana capres adalah bagian dari tugasnya sebagai ajudan Menteri Pertahanan. Ia menegaskan bahwa Teddy tidak mewakili institusi TNI atau kepentingan pribadi.

"Akan berbeda jika yang bersangkutan atau prajurit aktif lainnya, misalkan karena kehendaknya sendiri lalu ikutan kampanye dan akan salah jika yang bersangkutan gunakan seragam militer saat itu," ungkap Julius. Sejauh ini, belum ada pelanggaran yang dilakukan Teddy dalam momen debat perdana capres.(mg-3/jae)