Muhammadiyah Kukuhkan JALAMU Jatim, Perkuat Dakwah dan Pembelaan Nasib Nelayan

Surabaya, (afederasi.com) – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi mengukuhkan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU) se-Jawa Timur.

 Pengukuhan berlangsung, di Kota Surabaya, dengan mengusung tema “Menguatkan Ukhuwah, Meneguhkan Dakwah Maritim Nelayan Muhammadiyah.”pada Minggu, 25 Januari 2026.

Acara bersejarah ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Muhammadiyah, antara lain Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Ketua MPM PP Muhammadiyah M. Nurul Yamin, beserta jajaran, serta Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya.

Pengukuhan JALAMU Jatim bertujuan membangun pemahaman bersama dan sinergi yang lebih kuat dalam mengembangkan dakwah serta program pemberdayaan bagi komunitas nelayan di kawasan pesisir Jawa Timur. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan hidup para nelayan.

Dalam sambutannya, Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, menegaskan bahwa pendekatan dakwah kepada nelayan merupakan amanah langsung dari Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta pada 2022 silam, yang menekankan penguatan dakwah di tingkat akar rumput.

“Oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang mendapat tugas untuk melakukan pemberdayaan, salah satu sektor prioritas adalah nelayan, di samping pertanian, difabel, kelompok buruh, daerah 3T, serta kelompok dhuafa dan mustadh’afin lainnya,” jelas Yamin.

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, memberikan apresiasi tinggi atas terbentuknya JALAMU Jatim. Ia berharap kehadiran organisasi ini dapat menjadi pembela sekaligus penguat nasib nelayan di Indonesia.

“Nelayan adalah masyarakat yang hidupnya berjuang dengan sungguh-sungguh memanfaatkan rezeki dari Allah,” ujar Busyro.

Busyro juga menegaskan kembali komitmen keberpihakan Muhammadiyah kepada kelompok masyarakat yang sering tertindas dan termarjinalkan, tidak hanya nelayan, tetapi juga kelompok dengan mata pencaharian lainnya. 

Ia mengkritik fakta di mana banyak masyarakat pinggiran, termasuk nelayan, justru mengalami dampak buruk dari pembangunan karena tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya.

“Kelompok masyarakat pinggiran harus menjadi concern utama dari sebuah pembangunan. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru memperdalam ketimpangan kelas di Indonesia,” tegasnya.

Pengucapan ikrar JALAMU Jatim dipimpin langsung oleh Ketua JALAMU Pusat, Muhammad Prima Putra. Salah satu poin penting dalam ikrar tersebut adalah komitmen untuk menggerakkan semangat “kembali melaut” bagi generasi muda penerus nelayan, menjawab tantangka regenerasi dan keberlanjutan sektor kelautan.

Dengan pengukuhan ini, JALAMU Jatim resmi menjadi bagian dari jaringan pemberdayaan Muhammadiyah, yang diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas hidup, ekonomi, dan spiritualitas nelayan di Jawa Timur, sejalan dengan semangat dakwah maritim yang inklusif dan transformatif.(san)