Kejari Tulungagung Selidiki Dugaan Korupsi SKTM di RSUD dr. Iskak, Hak Pasien Miskin Jadi Taruhan

Tulungagung, (afederasi.com) – Kejaksaan Negeri Tulungagung kini tengah membidik dugaan praktik korupsi anggaran terkait penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak. Kasus ini diduga berlangsung pada periode 2021–2023 dan saat ini sudah masuk tahap penyidikan umum.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung, Amri Rahmanto Sayekti, membenarkan langkah hukum tersebut. Namun ia menegaskan, pihaknya masih berhati-hati dalam memberikan keterangan karena proses penyidikan sedang berjalan.

“Memang benar, Kejari Tulungagung tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan SKTM di RSUD dr. Iskak. Saat ini statusnya masih penyidikan umum, sehingga belum ada penetapan tersangka,” jelas Amri, Rabu (27/8/2025).

Menurut Amri, sejumlah pihak telah dimintai keterangan, tetapi detail mengenai siapa saja yang diperiksa, modus yang digunakan, hingga estimasi kerugian negara masih dirahasiakan.

“Kerugian negara masih dalam tahap penghitungan. Setelah hasilnya keluar, baru bisa dibahas lebih lanjut untuk menentukan tersangka. Untuk sementara, jumlah saksi yang kami periksa sudah cukup banyak, tetapi belum bisa dipublikasikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterbatasan informasi yang bisa dibuka ke publik bukan tanpa alasan. Kejari Tulungagung tidak ingin jalannya proses hukum terganggu karena bocornya detail penyidikan.

“Kami tegaskan, kejaksaan serius menangani kasus ini. Namun, nama-nama maupun modus operandi belum bisa diungkap agar tidak menghambat proses,” tegasnya.

Amri menilai, perkara ini mendapat perhatian serius karena SKTM berhubungan langsung dengan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Program layanan kesehatan untuk rakyat kurang mampu tidak boleh dijadikan ajang permainan. Setiap anggaran yang dialokasikan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.(dn)