Pemkab Lamongan Siapkan Kajian Risiko Bencana 2026 Berbasis Data Akurat

Lamongan, (afederasi.com) – Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memutus rantai masalah banjir tahunan di wilayah Bengawan Jero. Hal ini disampaikan Dirham saat melakukan penyaluran bantuan logistik secara simbolis bagi warga terdampak banjir di Pendopo Kecamatan Deket, Lamongan. Senin, (19/1/2026) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Dirham mengungkapkan bahwa Pemkab Lamongan akan memfokuskan strategi penanggulangan pada penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) secara komprehensif di tahun 2026.

Menurut Dirham, KRB 2026 menjadi sangat penting agar penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis data yang akurat. Melalui kajian ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan akan memetakan potensi bencana di seluruh wilayah, sehingga penanganan di setiap titik bisa dilakukan secara spesifik.

"Harapannya outcome dari Kajian Risiko Bencana itu kita tahu anggarannya berapa untuk penanganan meminimalisir banjir di daerah Bengawan Jero," ungkap Dirham.

Dirham menjelaskan bahwa dokumen KRB ini nantinya akan memuat analisis kebutuhan infrastruktur yang menentukan jenis pembangunan fisik yang paling efektif untuk mereduksi luapan air. Kemudian estimasi anggaran nantinya akan menjadi acuan besaran dana yang dibutuhkan untuk solusi permanen. Dan serta kesiapan logistik guna memetakan jumlah ideal sarana transportasi darurat seperti perahu karet dan stok sembako.

Lebih lanjut, Dirham Akbar Aksara menekankan bahwa KRB 2026 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan modal penting bagi Pemkab Lamongan untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

"Kajian Risiko Bencana ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi dasaran kita bersurat ke Kementerian PU maupun BNPB ataupun ke provinsi," jelasnya. Dengan adanya landasan riset yang kuat, Pemkab optimistis dapat menarik anggaran pusat untuk perbaikan infrastruktur jangka panjang yang direncanakan terealisasi pada 2027 atau 2028.

Dirham memastikan pelayanan masyarakat di masa darurat tetap berjalan optimal. Di Pendopo Kecamatan Deket, bantuan berupa paket sembako, makanan siap saji, selimut, pakaian layak pakai, hingga perlengkapan sekolah diserahkan kepada warga terdampak melalui BPBD Lamongan.

Dirham juga memastikan bahwa akses pendidikan tidak boleh terputus. Meski beberapa sekolah terdampak parah dan terpaksa diliburkan secara fisik, proses belajar mengajar tetap difasilitasi melalui sistem daring. Untuk mobilitas warga, BPBD telah menyiagakan perahu karet di titik-titik pemukiman rendah.

"Ini adalah upaya kita bersama. Solusi jangka pendek kita jalankan, namun pondasi untuk solusi jangka panjang di 2026 terus kita persiapkan," pungkas Dirham. (yan)