Kebesaran Bangsa Harus Diiringi Kebesaran Hati

Jombang, (afederasi.com) – Indonesia adalah bangsa besar yang telah berdiri kokoh selama 80 tahun dalam keberagaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Keberagaman ini bukan sekadar simbol, tetapi fondasi kuat yang menopang persatuan dan keharmonisan sosial.

 Namun, menurut Dr. Agus Moh. Sholahuddin, Dosen Pascasarjana UNUGIRI Bojonegoro, kebesaran bangsa harus diiringi dengan kebesaran hati seluruh elemen bangsa—mulai dari elite politik, pemerintah, aparat, hingga masyarakat sipil—berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

"Jika ingin mewujudkan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka masing-masing pihak harus menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dengan asas kebesaran hati yang menjunjung tinggi Pancasila," ujar Dr. Agus dalam wawancara khusus Minggu (31/08/2025).

Dr. Agus menekankan bahwa elite politik harus memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jika tidak, kata dia, hal ini bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, rusaknya kepercayaan publik, hingga krisis demokrasi.

"Penting juga memberikan edukasi politik yang santun dan menjauh dari gaya hidup hedonis. Hidup sederhana dan fokus pada kesejahteraan rakyat adalah kunci keberhasilan politik kebangsaan," imbuhnya.

Sementara itu, pemerintah diharapkan mampu menciptakan regulasi dan kebijakan yang adil dan tidak membebani masyarakat. Kebijakan yang kontroversial hanya akan memicu keresahan publik hingga potensi demonstrasi.

"Jika sebuah kebijakan dinilai tidak tepat, pemerintah harus berani mengevaluasi dan merevisi, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pendekatan inklusif menjadi solusi untuk membangun kebijakan yang berkeadilan," jelas Dr. Agus.

Dalam pandangannya, Dr. Agus juga mengingatkan peran penting aparat keamanan. Aparat harus bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menjalankan penegakan hukum dengan adil dan beradab.

"Aparat harus meminimalisir kesalahan, menjaga kode etik, dan menjunjung supremasi hukum. Jika tidak, masyarakat akan kehilangan kepercayaan, bahkan dapat terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum," ujarnya.

Masyarakat sipil sebagai elemen terbesar dalam negara juga memiliki tanggung jawab besar. Mereka diharapkan menjadi warga negara yang taat hukum dan menjunjung tinggi persatuan serta nilai-nilai kebhinekaan.

"Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh isu atau kebijakan yang belum jelas. Utamakan musyawarah dan bangun harmoni sosial. Anarkisme hanya akan merugikan semua pihak," tegasnya.

Dr. Agus mengingatkan bahwa tidak ada satu elemen pun yang bisa bekerja sendiri dalam membangun bangsa ini. Tanpa elite politik, negara akan kacau; tanpa pemerintah, negara akan kehilangan arah; tanpa aparat, keamanan tidak akan terjaga; dan tanpa masyarakat, negara tidak bisa berkembang.

"Introspeksi diri masing-masing elemen adalah kunci dalam merefleksikan makna kemerdekaan. Kebesaran bangsa hanya akan tercapai jika semua pihak bersinergi dengan integritas dan kesadaran dalam bingkai Pancasila," tutup Dr. Agus.(san).