Polres Tulungagung Bentuk Satgas Terpadu Berantas Rokok Ilegal

Tulungagung, (afederasi.com) – Dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal yang masih merajalela di wilayahnya, Polres Tulungagung menginisiasi pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu dengan melibatkan berbagai instansi lintas sektor.

Langkah ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi eksternal pada Senin (5/5/2025), yang dihadiri oleh jajaran kapolsek, pejabat utama Polres, Bea Cukai, Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Kapolres Tulungagung, AKBP Muhammad Taat Resdi, menjelaskan bahwa satgas internal sejatinya sudah dibentuk sebelumnya, namun kerja kolektif lintas sektor dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan rokok ilegal.

“Tujuan dari pembentukan satgas terpadu ini adalah untuk memaksimalkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Tulungagung, yang hingga kini masih cukup masif. Padahal kita punya 53 pabrik rokok resmi yang beroperasi secara legal dan terdaftar,” ujar AKBP Taat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kerja satgas akan difokuskan pada dua pilar utama, yakni edukasi dan penindakan. Untuk edukasi, fungsi ini akan dijalankan oleh bagian Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan Humas, sedangkan penindakan akan berada di bawah kendali Satreskrim sesuai dengan kewenangan hukum yang berlaku.

AKBP Taat juga mengungkap bahwa sebagian besar rokok ilegal yang beredar di Tulungagung berasal dari wilayah sekitar, seperti Kediri, Blitar, bahkan dari luar Pulau Jawa seperti Sumatera.

“Rokok ilegal ini tidak hanya merugikan pelaku industri rokok legal, tapi juga negara, karena potensi pajak dan cukainya tidak masuk kas negara. Kerugian negara bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya,” tambahnya.

Dengan dibentuknya satgas lintas sektor ini, pihaknya optimistis dapat menekan peredaran rokok ilegal sekaligus mengamankan potensi penerimaan negara dari sektor cukai.

“Semakin kuat sinergi antar-instansi, semakin besar peluang kita untuk menekan distribusi rokok ilegal. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga tentang menjaga keadilan usaha dan pemasukan negara,” pungkas AKBP Taat.(dn)