Program Reforma Agraria, Lawan Mafia Tanah dan Hutan

Blitar (afederasi.com) - Ratusan massa dari petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) Kabupaten Blitar, kembali menggelar aksi terkait maraknya mafia tanah dan hutan dengan menggeruduk perum perhutani, Selasa (27/9/2022).

Massa menuntut pemerintah kabupaten khususnya perum perhutani agar segera melaksanakan apa yang sudah menjadi land reform dari reforma agraria dan pemberantasan mafia tanah.

Massa bergerak mulai pukul 10.30 WIB dari Taman Makam Pahlawan (TMP) Raden Wijaya menuju perum perhutani Blitar yang berjarak sekitar 500 meter.

Moh. Trijanto selaku Kordinator Aksi dalam demonstrasi tersebut menjelaskan bahwa Kabupaten Blitar mendapatkan jatah sekitar 14 ribu hektare tanah redis atau tanah/lahan milik pemerintah yang sudah bersertifikat dan diberikan ke rakyat.

"Berdasarkan data tersebut, apa yang seharusnya menjadi hak rakyat. Sepenuhnya dipasrahkan ke rakyat. Tanpa harus ada intimidasi antar perhutani dan masyarakat," katanya.

Rencananya melalui Perhutanan Sosial dengan skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) akan beralih ke Hutan Kemasyarakatan (HKM). Dan lahan yang masih dikuasai oleh perorangan yang mempekerjakan warga sekitar dengan upah murah disertai intimidasi.

“Lawan mafia tanah dan hutan yang ingin menggagalkan program reforma agraria serta perhutanan sosial. Kami melihat mafia tanah seperti sengaja dibiarkan mengambil keuntungan pribadi atas tanah-tanah yang belum jelas statusnya itu," tambahnya.

Trijanto juga mendesak Pemerintah Kabupaten Blitar agar segera merealisasikan program reforma agraria dan perhutanan sosial.

“Laksanakan semua program dalam Nawa Cita Jokowi tanpa harus dikotori oleh KKN. Komitmen kita hari ini, dalam bulan ini GTRA (GugusTugas Reforma Agraria) Pemerintah Kabupaten Blitar akan ada lompatan untuk proses reforma agraria dan perhutanan sosial,” tegasnya.

Selain itu, aksi massa yang diwakili oleh Trijanto melakukan penandatanganan kesepahaman terkait hutan yang dikelolal pemerintah dan hutan yang sudah derahkan ke masyarakat.

“Kami sengaja melakukan penandatanganan ini (sambil menunjuk surat kesepahaman) agara tidak ada lagi di yang saling mengusik terkait status tanah yang sudah jelas pembagian antara masyarakat dan perhutani," tambahnya

Selain itu, massa juga meminta pihak kepolisian Polres Blitar mendukung terealisasinya program reformasi agraria dengan memberikan perlindungan dan pengamanan dari penguasa lahan yang melakukan intimidasi. (ang)