Prof Din Syamsuddin, Dukung Penuh Presiden Prabowo Berantas Korupsi

Lamongan, (federasi.com) - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin mengajak masyarakat untuk memberi kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dalam memberantas korupsi yang ada di  pusaran pemerintahan saat ini.

Namun, ia juga prihatin dengan kasus korupsi yang semakin menggurita di lingkungan pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN).

"Kita sesungguhnya optimistis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Watak beliau, komitmen kebangsaan dan ke Indonesiaannya, serta wawasan yang mengayomi umat berbagai agama menjadi modal penting dalam memimpin bangsa ini," kata Prof Din usai menjadi pembicaraan kajian Ramadhan 1446 Hijriah di Dome Universitas Muhammadiyah Lamongan (UMLA), Jawa Timur, Sabtu, (08/03/25).

Meski begitu, ia mengaku prihatin dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor, termasuk di BUMN dan kementerian, termasuk yang paling viral kasus korupsi ratusan triliun dengan modus oplos pertalite menjadi Pertamax.

Din mengapresiasi langkah tegas Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menindak para pelaku yang terlibat dalam praktik korupsi, termasuk upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok.

"Saya tahu tindakan tegas yang dilakukan Pak Amran adalah atas perintah Presiden Prabowo. Beliau baru saja menelepon saya setelah turun langsung ke pasar di Lenteng Agung, di mana ia memecat supplier atau pengusaha yang menaikkan harga secara tidak wajar," ujarnya.

Din menegaskan bahwa para menteri harus fokus pada tugasnya dan menjalankan pemerintahan dengan integritas. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjauhi praktik korupsi, karena selain merugikan negara, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan ajaran agama.

"Menteri-menteri harus memastikan bahwa mereka tidak melakukan korupsi. Dalam ajaran agama, korupsi adalah perbuatan yang akan dibalas dengan siksaan Allah SWT di akhirat nanti," tegasnya.

Meski masih banyak tantangan dalam pemerintahan, Din tetap menaruh harapan pada kepemimpinan Prabowo. Ia menilai salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah keberadaan beberapa pejabat yang memiliki rekam jejak kurang bersih.

"Masalah mendasar dalam pemerintahan ini adalah adanya political liability atau beban politik dari sebagian pembantu presiden yang tidak bersih. Mungkin pada saatnya nanti mereka sepatutnya diganti," tuturnya.

Din berharap pemerintahan Prabowo dapat menuntaskan berbagai permasalahan bangsa dengan baik, khususnya dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Mif)