Polemik Ujian dan Iuran di SMAN 2 Mejayan: Orang Tua Melawan Tekanan

Madiun, (afederasi.com) – Gelombang protes datang dari para wali murid SMAN 2 Mejayan, Kabupaten Madiun, menyusul dugaan pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah. Para orang tua mempertanyakan iuran hingga jutaan rupiah yang diminta tanpa rincian jelas, yang menurut mereka mengancam hak anak untuk mengikuti ujian di SMAN 2 Mejayan.

Salah satu wali murid menyampaikan bahwa anaknya tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) jika belum melunasi iuran yang dibebankan. Menurut pengakuan AG, salah satu orang tua, tekanan tersebut membuat siswa SMAN 2 Mejayan tertekan secara psikologis dan dirugikan secara akademik.

Besaran iuran yang dikeluhkan para wali murid SMAN 2 Mejayan bervariasi, antara Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per siswa. ED, salah satu wali murid, menyatakan bahwa praktik ini tidak hanya menyulitkan ekonomi keluarga, tapi juga menyalahi prinsip keadilan pendidikan yang seharusnya dijunjung tinggi di SMAN 2 Mejayan.

Kendati telah mengantongi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan, AD, wali murid lainnya, mengaku tetap diminta membayar setengah dari jumlah yang ditetapkan. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai potongan paksa, yang tidak mencerminkan empati dari pihak SMAN 2 Mejayan terhadap keluarga kurang mampu.

Pihak sekolah SMAN 2 Mejayan membantah melakukan intimidasi. Wakil Kepala Sekolah, Teophilus Banu Dwi, menjelaskan bahwa keputusan mengenai iuran bukan berasal dari pihak sekolah, melainkan sepenuhnya merupakan wewenang komite SMAN 2 Mejayan yang turut dilibatkan dalam musyawarah.

Namun demikian, Teophilus mengakui bahwa SMAN 2 Mejayan membutuhkan dana tambahan untuk membayar guru dan pegawai tidak tetap (GTT dan PTT), serta untuk membangun fasilitas ibadah berupa masjid yang hingga kini belum dimiliki sekolah. Menurutnya, pembangunan masjid menjadi salah satu prioritas pengembangan SMAN 2 Mejayan ke depan.

Terkait tuduhan pelarangan siswa ikut ujian, pihak SMAN 2 Mejayan membantah dengan menyatakan bahwa seluruh siswa tetap diikutsertakan dalam UAS. Pihak sekolah menegaskan tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan evaluasi akademik di SMAN 2 Mejayan, meskipun masalah iuran belum terselesaikan.

Dalam forum pertemuan bersama orang tua, Komite SMAN 2 Mejayan menguraikan bahwa total kebutuhan dana sekolah mencapai hampir Rp1 miliar, termasuk untuk kegiatan kesiswaan, kurikulum, dan kehumasan. Namun wali murid tetap mempertanyakan dasar keharusan membayar, apalagi jika berdampak pada partisipasi anak di SMAN 2 Mejayan.

Di tengah sorotan publik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Orang tua berharap instansi terkait segera menurunkan tim investigasi ke SMAN 2 Mejayan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip pendidikan yang adil dan inklusif. (ahm/hen)