Penurunan Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Lembaga Penegakan Hukum: Dampak Putusan MK dan Peluang Ganjar-Mahfud untuk Membenahi

Jakarta, (afederasi.com) - Kinerja lembaga penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin menjadi perhatian utama berbagai pihak.

Sorotan tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Lembaga Penegakan Hukum menjadi fokus utama dalam evaluasi kinerja rezim Jokowi-Maruf.

Dampak putusan MK tersebut sangat terasa, dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang mengalami penurunan. Data terbaru dari Lembaga Indopol mencatat tren penurunan tersebut dalam survei yang dilakukan pada 6 hingga 12 November.

Hasilnya, sebanyak 62,1 persen responden mengetahui putusan MK, di mana 51,45 persen menyatakan ketidaksetujuan dan hanya 19,92 persen yang setuju.

Direktur Eksekutif Indopol, Ratno Sulistyanto, memberikan insight terkait alasan ketidaksetujuan masyarakat terhadap putusan MK. Menurutnya, responden merasa putusan tersebut memiliki unsur politis dan dugaan praktik nepotisme.

Survei Indopol tidak hanya memantau persepsi terkait putusan MK, namun juga mengungkap penurunan signifikan dalam tingkat kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi. Dari Juni 2023 hingga November 2023, tingkat kepuasan ini turun sebesar 7,2 persen, dari 60,48 persen menjadi 53,3 persen.

"Begitu pula dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami tren menurun sejak Juni 2023 sebesar 6,29 persen (dari 74,11 persen menjadi 67,82 persen)," jelas Ratno Sulistyanto seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com. Peran Lembaga Penegakan Hukum dalam pemberantasan korupsi dan menjaga stabilitas demokrasi turut menjadi sorotan dalam analisis publik.

Melihat penurunan kinerja lembaga penegakan hukum, Ratno Sulistyanto berpendapat bahwa pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, memiliki potensi besar untuk membenahi kondisi tersebut. Alasan utamanya adalah rekam jejak Mahfud MD yang pernah menjabat sebagai Ketua MK dan saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam.

"Dalam paslon (capres-cawapres) ini ada faktor Mahfud yang punya pengalaman panjang dalam dunia hukum dan terakhir sebagai Menkopolhukam dia membentuk tim reformasi hukum di Kemenkopolhukam,” ungkap Ratno.

Ketua PBHI Julius Ibrani juga memberikan pandangan positif terkait pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Menurutnya, pasangan tersebut bisa menjadi 'obat' yang efektif untuk menyehatkan kembali sektor hukum dan politik di Indonesia. Julius menekankan pentingnya memilih sosok yang berani turun ke masyarakat dan mengungkap kebobrokan. 

“Pilih sosok yang turun ke bumi dan yang berani ungkap kebobrokan. Mahfud memiliki rekam jejak dan pengalaman. Kita butuh orang yang berani ke depan,” tegas Julius. Dengan demikian, peran Lembaga Penegakan Hukum di masa depan diharapkan dapat dipulihkan melalui kepemimpinan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.(mg-3/mhd)