Pemerintah Akan Naikkan HET Minyak Goreng MinyaKita, Kemungkinan Sentuhan pada Harga Umum

Jakarta, (afederasi.com) - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng MinyaKita dari harga awal Rp14.000 menjadi Rp15.000 per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa keputusan ini masih dalam tahap pembahasan, dan meskipun HET Minyakita saat ini Rp14.000 per liter, keputusan akhir akan mempertimbangkan perkembangan inflasi serta memerlukan rapat terlebih dahulu.

"Dalam rapat tersebut, kami akan memutuskan kebijakan yang terbaik mengingat kondisi pasar yang berubah-ubah," ujar Menteri Zulkifli Hasan seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Meskipun HET Minyakita dinaikkan menjadi Rp15.000 per liter, Menteri Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pihak Kemendag akan tetap mentoleransi penjualan Minyakita dengan harga Rp14.500 per liter jika situasi mengharuskan demikian. "Masih ditolerir sepanjang tidak terlalu tinggi," katanya.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji kemungkinan kenaikan HET minyak goreng, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pasar. Isy Karim mencatat bahwa harga Minyakita bervariasi di setiap pasar, namun rata-rata sudah mencapai Rp15.000 per liter.

"Kami akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan produsen tetapi juga menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen," ujarnya.

Meski kenaikan harga minyak goreng MinyaKita tidak langsung berdampak, namun dipandang sebagai 'minyak goreng subsidi' dari pemerintah, berpotensi memicu kenaikan harga minyak goreng secara umum. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi), menyatakan kekhawatirannya terkait isu ini.

"Saat harga minyak goreng subsidi naik, dampaknya bisa meluas ke seluruh pasar minyak goreng. Ini menjadi perhatian kita bersama," kata Tungkot.

Tungkot Sipayung mengingatkan bahwa kelangkaan minyak goreng domestik mungkin sering terjadi di masa depan jika tidak ada perubahan kebijakan. Ia menyoroti perlunya fokus pada penyusunan regulasi dan tata kelola pasar minyak goreng yang efektif.

"Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar harus siap menghadapi tantangan dalam pasokan dan harga minyak goreng," ungkapnya.

Sebagai solusi, Tungkot menyarankan pembagian tanggung jawab, dengan korporasi swasta fokus pada ekspor untuk mendapatkan devisa. Sementara itu, BUMN seperti PTPN, ID Food, dan Bulog bertanggung jawab terutama pada penyediaan minyak goreng untuk masyarakat menengah-bawah.

"Kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dapat menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri," tambahnya.(mg-2/mhd)