Konflik Agraria Merebak di Indonesia: Apa Gagasan 3 Pasangan Capres-Cawapres dalam Mengatasinya?

Jakarta, (afederasi.com) - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sejak tahun 2020 hingga 2023, Indonesia telah menyaksikan 660 letusan konflik agraria, di mana 73 diantaranya dipicu oleh rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Rempang Eco City, KEK Mandalika, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menyikapi hal ini, KPA juga melaporkan bahwa tindakan represif dari aparat telah terjadi secara luas, menyebabkan 1.934 warga dikriminalisasi, 814 dianiaya, 78 tertembak, dan 69 meninggal dunia dalam rentang waktu 2015-2022.

Indeks Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia juga mengalami penurunan, khususnya terkait pemenuhan hak rakyat atas tanah. Tim Setara Institute dan INFID menyatakan bahwa pada tahun 2023, indeks HAM merosot menjadi 3,2, menurun dari 3,3 pada tahun sebelumnya. Penurunan ini tercermin dalam skor hak atas tanah yang turun dari 2,2 di tahun 2022 menjadi 1,9.

Konflik agraria menyebar di seluruh Indonesia, mencapai 22 kasus di Sumatera Utara, 13 kasus di Kalimantan Barat, 25 kasus di Jawa Barat, 13 kasus di Jawa Timur, dan 12 kasus di Sulawesi Selatan.

Dalam menghadapi isu Konflik Agraria dan penurunan indeks HAM, pasangan Anies-Muhaimin menyampaikan komitmen mereka untuk mempercepat program redistribusi tanah yang adil dan partisipatif, terutama untuk petani tak bertanah. Mereka juga berjanji untuk menyelesaikan konflik, mengatasi tumpang tindih lahan, memberikan kepastian hak, serta merancang kelembagaan reforma agraria dan kebijakan satu peta.

Sementara itu, pasangan Prabowo-Gibran mengusung visi reformasi agraria sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta kelautan. Prabowo juga menyoroti campur tangan intelijen luar negeri dalam konflik lahan, merujuk pada situasi di Pulau Rempang.

Ganjar-Mahfud, sebagai pasangan calon lainnya, menilai konflik agraria sebagai pemicu penurunan kohesivitas sosial. Mereka mengusung program 'Reforma Agraria Tuntas' yang mencakup penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan, redistribusi dan legalisasi tanah bebas dari mafia, serta dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah. Program ini diharapkan dapat mengatasi akar permasalahan konflik agraria di Indonesia.(mg-3/jae)