Khofifah Salurkan Program Perlindungan Sosial Bagi Warga di Jember

Surabaya, (afederasi.com) - Gubernur Jawa Timur Khofifah, Indar Parawansa memastikan program perlindungan sosial penanganan dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelontorkan Pemprov Jatim dapat tersalurkan lancar dan tepat sasaran.

Gubernur Khofifah turun langsung guna menyalurkan program perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak inflasi dan kenaikan BBM di Kabupaten Jember dan meninjau pasar murah yang digelar di UPT Bapenda Provinsi Jatim di Kab. Jember.

Gubernur Khofifah menyerahkan secara simbolis program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) kepada 5 orang, Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100% untuk Pengemudi Mikrolet 5 orang dan ojek  sebanyak 5 orang.

Tidak hanya itu, orang nomor satu di Jatim ini turut menyerahkan secara simbolis bantuan paket untuk pencegahan stunting kepada 10 orang anak, Bantuan zakat produktif kepada 100 orang penerima zakat, serta meninjau pelaksanaan pasar murah di lokasi yang sama.

Usai meninjau dan menyerahkan berbagai bantuan tersebut, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim dalam program perlindungan sosial akibat dampak inflasi dan kenaikan BBM ini total sebesar Rp 257 Miliar, yang terdiri dari berbagai jenis bantuan.

“Jadi dari Rp 257 Miliar ini antara lain sektor yang barangkali sangat baru seperti pembebasan pokok pajak 100 persen untuk angkot dan ojek  yang tadi kita berikan. Memang ojek  sebagian besar ada di Surabaya Raya. Tetapi kita sedang menyisir juga di daerah-daerah seperti di Jember ini,” katanya.

Sementara terkait dengan pelaksanaan pasar murah, dalam program perlindungan sosial dampak inflasi dan BBM, Pemprov Jatim sendiri menyelenggarakan pasar pangan murah di 20 lokasi . Tidak hanya itu, Pemprov juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar  di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat.

Khofifah berharap pelaksanaan operasi pasar akan bisa memberi akses lebih mudah dan lebih murah untuk bisa memberikan stabilisasi kekuatan daya beli masyarakat. Terutama akibat dampak dari kemungkinan potensi inflasi dan kenaikan BBM.

“Memang kita harus membangun sinergi semua pihak baik provinsi, kabupaten/kota. Kemudian dari BUMN, BUMD, serta melalui program CSR dari berbagai private sector. Bersama-sama kita harus memberikan penguatan daya beli masyarakat supaya kenaikan BBM ini tidak memberikan dampak serius bagi daya beli masyarakat karena kalau daya belinya turun maka inflasi  naik kemiskinan bisa naik,” katanya.

Ia juga berharap,  pelaksanaan pasar murah ini dapat mendorong BUMN maupun BUMD yang ada baik di Jember atau di daerah lain di  Jatim untuk bisa melaksanakan pasar murah secara kontinyu. Sehingga dapat membantu masyarakat untuk melindungi dari dampak inflasi dan kenaikan BBM. (dn)