DPRD Trenggalek Gelar Rapat Paripurna, Penyampaian Penjelasan Ranperda APBD TA 2023

DPRD Trenggalek Gelar Rapat Paripurna, Penyampaian Penjelasan Ranperda APBD TA 2023
Serah terima nota Ranperda APBD Trenggalek tahun 2023 (suparni/afederasi.com)

Trenggalek, (afederasi.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2023, Selasa (20/9/2022).

Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhamad Natanegara usai menghadiri rapat tersebut mengatakan, untuk APBD ditahun 2023 yang pasti ada peningkatan. Kendati demikian peningkatan itu belum di bisa dikatakan maksimal.

Karena tahun ini Pemkab Trenggalek mendapat bantuan dari dana PEN, sehingga bisa melakukan banyak perubahan.

" Nah untuk tahun depan, meskipun kondisinya tidak seperti tahun ini tapi alhasil sudah agak bisa memaksimalkan pembangunan yang ada di Kabupaten Trenggalek," ungkapnya.

Termasuk lanjut Wabup Syah, adanya tambahan modal untuk jalan, sehingga infrastruktur yang ada di Trenggalek ke depan lebih baik lagi.

"Memang kita dapat tambahan modal, namun pengeluaran mengalami defisit sekitar Rp 3 miliar yang nantinya akan dilakukan pembahasan bersama DPRD untuk solusinya," imbuhnya.

Ditempat yang sama Wakil Ketua DPRD Trenggalek Agus Cahyono mengungkapkan, seperti disampaikan nota Bupati Trenggalek APBD tahun 2023 ada kenaikan sekitar 4 persen atau Rp 75 milyar dibanding APBD tahun 2022.

" Jadi APBD kita itu berkisar diangka sekitar 1,930 persen. Jadi direncana APBD tahun 2023, belum menyentuh di anggka Rp 2 trilyun," terangnya.

Kemudian lanjut Agus, dari kenaikan sekitar 4 persen atau sekitar Rp75 miliar itu ada belanja yang wajib di keluarkan. Dan ini tidak ada di tahun-tahun sebelumnya.

" Yakni membayar cicilan pinjaman daerah dan di rencanakan di tahun 2023 akan membayar Rp50 miliar. Kemudian kita juga harus menyediakan dana cadangan senilai Rp15 miliar untuk Pilkada, sesuai amanat perda," jelasnya.

Sehingga tambah Agus, meskipun ada kenaikan sekitar Rp75 miliar. Namun dana yang harus dikeluarkan itu sekitar Rp65 miliar untuk bayar cicilan pinjaman dan dana cadangan Pilkada.

" Jadi gambarannya itu tidak ada sesuatu yang siknifikan di tahun2023, jika dilihat dari nominal di APBD kita," pungkasnya.(pb/dn)