Blitar, (afederasi.com) - Aliansi Masyarakat Blitar Selatan (AMBS) akhirnya bisa memaksa Wabup Blitar Rahmad Santoso untuk meneken Pakta Integritas terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar. Para pendemo memaksa Wabup Blitar menandatangani diatas kertas bermaterai (16/1/2023 di Kantor Pemkab Kanigoro.

Dalam Pakta Integritas tersebut beberapa poin yang disebutkan diantaranya adalah tidak akan melakukan tindakan pidana korupsi, tidak akan melakukan politik uang untuk pilkada 2024, dan menghindari politik kolusi dan nepotisme. Selain itu juga harus patuh terhadap LHKPN.

Joko salah satu perwakilan masyarakat Kecamatan Bakung yang menuntut pembangunan mengatakan bahwa masyarakat sudah jenuh dengan janji pembangunan yang selama ini belum di tepati. Banyak sekali jalan yang rusak namun belum di benahi. Sehingga harus ada hitam diatas putih agar masyarakat diperhatikan.

"Kami sebagai salah satu warga yang dulu ikut memilih Bupati Blitar Rini Syarifah sangat kecewa. Karena janji politik politik ternyata palsu. Maka itu Pemkab Blitar harus bisa memberikan jawaban atas permasalahan itu dengan menandatangani pakta integritas,”kata Joko.

Dengan bersama sejumlah perwakilan seperti KRPK, tokoh masyarakat dan DPRD. Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso akhirnya meneken Pakta integritas yang disodorkan oleh para pendemo. Masyarakat ikut serta dalam aksi itu juga menyaksikan saat Wabup Rahmad Santoso menandatangani pakta integritas yang bermaterai tersebut.

Sementara itu Wabup Rahmad Santoso mengatakan bahwa anggaran untuk alokasi sudah siap dan tinggal melaksanakan. Sedangkan untuk Pakta integritas sebagai salah satu bukti bahwa pemerintah memperhatikan permasalahan masyarakat dirinya melakukan tanda tangan diatas kertas bermaterai yang diberikan oleh para peserta demo. (ang)